RN, Kupang – Divhumas Polri melalui Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari strategi penguatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Diskusi Keterbukaan Informasi Publik di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri. Diskusi dihadiri oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, jajaran pejabat utama Polda NTB, para Kasihumas Polres, PPID satuan kerja, serta personel Bidhumas.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan program Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi guna menghadapi tantangan disrupsi informasi, termasuk hoaks dan disinformasi di ruang digital.
Menurutnya, optimalisasi fungsi kehumasan memiliki peran signifikan dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kehumasan menjadi hal yang krusial agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi.
“Pemanfaatan platform digital harus dioptimalkan tidak hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai media interaksi, edukasi, dan literasi informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong penguatan sinergi antar satuan kerja dan kewilayahan agar penyampaian informasi dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
Melalui forum diskusi ini, Brigjen Pol. Tjahyono berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang implementatif dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi NTB dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB. Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat peran kehumasan Polri dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan profesional kepada masyarakat. (Red)
