REPORTASE NUSANTARA – Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan tim khusus untuk memberantas praktik premanisme yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha.
Langkah strategis tersebut diambil untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menghilangkan berbagai hambatan dalam berusaha.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha dari berbagai bentuk intimidasi dan pungutan liar (pungli).
“Kami sedang menyusun tim khusus untuk menangani masalah premanisme secara sistematis. Ini proses yang perlu waktu, karena kami juga memikirkan solusi berkelanjutan bagi para pelakunya,” jelas Hasan Nasbi, dalam diskusi publik bertajuk “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Menurut Hasan Nasbi, dikutip dari infopublik.id, praktik premanisme selama ini telah menjadi salah satu faktor yang membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
“Banyak pelaku usaha yang takut berinvestasi karena adanya biaya-biaya tambahan tidak resmi dari aksi premanisme. Jika masalah ini bisa kita atasi, iklim usaha akan lebih sehat dan lapangan kerja baru bisa tercipta,” tegasnya.
Pemerintah menekankan bahwa operasi pemberantasan premanisme ini tidak akan menggeneralisir organisasi masyarakat (ormas).
“Kami tidak memukul rata semua ormas. Target kami adalah aksi premanisme, bukan organisasinya. NU, Muhammadiyah, IDI, itu semua ormas yang baik,” jelas Hasan.
Kebijakan itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan ekosistem bisnis yang aman dan berkeadilan. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan untuk mengarahkan mantan preman ke sektor produktif, sehingga bisa berkontribusi positif bagi perekonomian.(*)
