REPORTASE NUSANTARA – Tiga fokus utama langkah strategis telah disusun Pemerintah Pusat dan daerah, guna memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pascabencana dalam menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi secara daring, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Selasa (4/3/2025).
“Ada tiga fokus utama dalam penanganan bencana ini. Pertama, penyelamatan masyarakat terdampak melalui evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian,” ujar Pratikno.
Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan kebutuhan lain yang semakin krusial dibulan Ramadan ini, serta pelayanan kesehatan baik di pengungsian maupun di rumah penduduk.
Ketiga, pemulihan pemukiman dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya.
Pratikno menjelasakan dalam upaya penanganan darurat di lapangan, BNPB akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya.
Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan.
Pratikno mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.
“Kita harus bergerak cepat. Prioritas kita menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Kemenko PMK akan turut mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga,” tegas Pratikno.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan.(*)
