Oleh: Dr (Cddt) Asari Syafii, MH . Alumni HMI Jambi – Pemerhati Gerakan Sosial
Kabut asap kembali menguji Jambi. Dan seperti biasa, dua peristiwa berjalan beriringan dalam satu waktu yang sama.
Pada 18 Oktober 2026, Gubernur Jambi Al Haris melepas 146 personel gabungan Satgas Karhutla di Posko Udara Bandara Lama. Mereka terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan relawan. Dukungan pesawat dari Panglima TNI dikerahkan karena titik api di Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Tahura tidak bisa dijangkau lewat darat. Sehari sebelumnya, Gubernur bersama Danrem 042/Garuda Putih meninjau langsung kebakaran di Desa Gedong Karya, Kumpeh, Muaro Jambi. Fakta di lapangan tidak sederhana: sumber air sulit, pipa tersumbat lumpur, asap pekat menghambat water bombing, dan angin kencang terus memperluas api.
Di waktu yang hampir bersamaan, di pusat Kota Jambi, pagar DPRD Provinsi Jambi jebol pada 8 Oktober dan pagar Kantor Gubernur di Telanaipura dirobohkan massa pada 22 Oktober. Tuntutannya adalah transparansi anggaran penanganan Karhutla senilai Rp30 miliar dan desakan agar Gubernur menemui massa aksi.
Kedua realitas ini sama-sama nyata. Namun ada jarak etika yang perlu kita baca dengan jujur.
Saya menulis sebagai alumni HMI, sebagai bagian dari rumah besar pergerakan mahasiswa. Saya menghormati aksi mahasiswa sebagai napas demokrasi. Justru karena hormat itulah, koreksi ini perlu disampaikan.
Dalam teori gerakan sosial, ada dua pilihan strategi kontestasi. Pertama, contention through disruption, yaitu kontestasi melalui disrupsi: menjebol, memblokir, dan mengultimatum. Kedua, contention through collaboration, yaitu kontestasi melalui kolaborasi: mengawasi sambil membantu, mengkritik sambil memberi solusi.
Gerakan mahasiswa Jambi dalam dua minggu terakhir terlihat dominan pada pilihan pertama. Tuntutan transparansi anggaran Rp30 miliar adalah tuntutan yang legitimate, konstitusional, dan wajib dikawal. Tetapi tuntutan itu akan jauh lebih kuat jika disertai kerja-kerja kolaboratif yang nyata.
Di sinilah teori mobilisasi sumber daya menjadi relevan. Aksi demonstrasi di Telanaipura memiliki biaya mobilisasi yang rendah dengan imbal balik simbolik yang tinggi: liputan media, pengakuan eksistensi organisasi, dan visibilitas di ruang publik. Sementara itu, kerja kemanusiaan di lokasi Karhutla seperti Kumpeh atau Berbak memiliki biaya tinggi, risiko fisik, dan minim sorotan kamera. Ketika kalkulasi ini yang dominan, gerakan berisiko bergeser dari orientasi instrumental yang berfokus pada solusi menjadi orientasi simbolik yang berfokus pada visibilitas.
Gejalanya terlihat jelas. Intensitas tuntutan normatif sangat tinggi, namun absen program nyata yang sebanding. Publik tidak melihat posko masker gratis yang masif dari aliansi, tidak melihat satgas mahasiswa yang membantu Manggala Agni membawa air, dan tidak melihat dapur umum untuk petugas yang berhari-hari bertahan di hutan.
Lebih jauh, dalam perspektif sosiologi bencana, fase darurat seharusnya melahirkan ketahanan kolektif. Perusakan fasilitas publik seperti pagar kantor pemerintahan, apa pun motifnya, secara objektif menambah beban baru. Perbaikannya akan menggunakan APBD, anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pompa air, tangki air, dan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap di Kumpeh dan sekitarnya.
Kita menuntut fasilitas kesehatan gratis untuk korban asap, namun di saat yang sama kita merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat. Ini adalah disonansi yang perlu diluruskan.
Menuntut Gubernur untuk menemui massa adalah hak. Namun menuntut pertemuan di jam yang sama ketika Gubernur sedang mengoordinasikan operasi udara bersama TNI untuk memadamkan api di taman nasional adalah bentuk kontestasi yang kurang peka terhadap konteks kebencanaan.
Jambi hari ini tidak kekurangan orator yang lantang. Jambi kekurangan relawan yang tahan asap.
Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kedewasaan gerakan tidak diukur dari seberapa keras orasi dan seberapa banyak pagar yang dirobohkan. Kedewasaan diukur dari kemampuan menggabungkan disrupsi dan kolaborasi. Siangnya mengawal transparansi anggaran Rp30 miliar dengan kajian data yang tajam, sorenya turun membagikan masker dan menjadi relawan di posko BPBD.
Jika itu dilakukan, tanpa perlu berteriak paling keras, rakyat Jambi akan berdiri di belakang kalian.
Asap pada akhirnya akan hilang. Pagar yang jebol akan diperbaiki. Yang akan diingat sejarah adalah: saat Jambi sesak, gerakan mahasiswa ada di mana? Di depan kamera, atau di tengah kepulan asap bersama rakyat yang dibela?
Semoga ini menjadi catatan korektif dari seorang kakak untuk adik-adiknya di pergerakan. Agar gerakan mahasiswa Jambi kembali pada khittahnya: bukan sekadar perancang kehebohan, melainkan perancang solusi.
