RN, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menggenjot pengembangan bioetanol berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Ketersediaan bahan baku harus dipastikan terlebih dahulu melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Amran, tiga komoditas tersebut akan dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Tebu menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol, sementara singkong dan jagung dikembangkan di daerah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegasnya.
Amran menjelaskan, kepastian bahan baku menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah membuka ruang keterlibatan BUMN dan sektor swasta. Pemerintah akan berperan dalam penyiapan kawasan, sedangkan investasi industri dapat diperkuat melalui pihak swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” katanya.
Masyarakat Diminta Terlibat
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati,” tegas Amran.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar pengembangan bioetanol tidak hanya menghasilkan industri, tetapi turut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Pada tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui proyek percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Dukungan awal dapat diberikan dengan luasan sekitar 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan berpotensi diperluas hingga 1.500 hektare apabila hasil produksinya dinilai baik.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari,” jelasnya.
Selain lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.
Sementara untuk komoditas tebu, pemerintah menargetkan pengembangan dalam skala lebih besar dengan kebutuhan sekitar 1 juta hektare.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare,” ujar Amran.
Lingkungan Tetap Jadi Perhatian
Dalam penyiapan lahan, pemerintah menyatakan akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas. Pengembangan bioetanol juga disebut tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan.
Pemerintah akan mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. Pelepasan kawasan hutan disebut sebagai pilihan terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” katanya.
Amran menyebut pengembangan bioetanol bukan sekadar menghasilkan bahan bakar alternatif. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rantai ekonomi baru dari sektor pertanian, mulai dari budidaya komoditas, pengolahan hasil, pembangunan industri hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika program berjalan sesuai rencana, pemerintah memperkirakan dapat menciptakan sedikitnya 8 juta lapangan kerja, termasuk tenaga kerja permanen.
Target E5 hingga E40
Pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk meningkatkan bauran etanol dalam bahan bakar secara bertahap seiring kesiapan bahan baku dan industri.
Pemerintah menargetkan penggunaan campuran etanol meningkat dari E5, E10 hingga E20 pada 2029. Selanjutnya, pemerintah memperkirakan pengembangan dapat mengarah pada campuran lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ungkap Amran.
Untuk mempercepat realisasi program, Kementan menggandeng 44 bupati dalam konsolidasi pengembangan kawasan. Pemerintah daerah diharapkan memetakan potensi lahan, komoditas serta kesiapan wilayah untuk menjadi bagian dari rantai pasok bioetanol nasional.
Amran menegaskan, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian dalam negeri. (Red)
