REPORTASE NUSANTARA – Aksi unjuk rasa kelompok organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Perkumpulan Hijau, Beranda Perempuan, Mapala Gitasada, Gitabuana Klub, Kelompok Pecinta Kelestarian Alam (KPKA) Rimba Negeri dan Rambu House, Kamis (22/8/2024) di kawasan Simpang Bank Indonesia (BI) Telanaipura, Kota Jambi dan gedung DPRD Provinsi Jambi, berujung dengan disegelnya Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Massa yang berunjuk rasa ini masih menduduki gedung DPRD Provinsi Jambi dan mengajak seluruh komponen masyarakat hingga mahasiswa turun ke lokasi aksi, Kamis (22/8/2024) sore.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turun aksi di gedung DPR sampai ada putusan pemerintah dan DPR yang berpihak pada masyarakat.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat turun aksi di DPR,” ujar Abdullah.
Selain itu, ajakan dari kaum jurnalis juga turut didengungkan oleh Suwandi, Ketua AJI Jambi.
“Mari masyarakat Jambi kita duduki DPR sampai mereka menyerah dan akhirnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi agar demokrasi tetap sehat, tetap kuat dan tanpa dilemahkan oleh segelintir orang yang ingin melanggengkan kekuasaan, ayo ke DPR,” kata Suwandi.
Sementara itu, salah satu massa aksi mengatakan, hari ini massa aksi di Jambi masih menduduki kantor DPRD Jambi atas maraknya demokrasi yang diperkosa kaum elit.
“Maka dari itu, kami dari barisan yang melawan mengajak mahasiswa masyarakat untuk membersamai gerakan ini jangan sampai tirani-tirani yang tidak memiliki adab, merdeka,” kata Risma.
Poin yang diserukan dalam aksi
– Menolak revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan keputusan MK, memastikan bahwa setiap upaya pelemahan demokrasi tidak dibiarkan tanpa perlawanan.
– Memobilisasi gerakan rakyat untuk menekan pemerintah dan DPR agar segera mematuhi putusan MK, sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan demokrasi.
– Menggunakan semua saluran komunikasi, baik media tradisional maupun media sosial, untuk menyuarakan perlawanan ini, menggalang solidaritas nasional demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. (*)
