RN, Jambi – GRIB JAYA Provinsi Jambi menyuarakan tuntutan keras dalam aksi Pesta Rakyat Jambi, Kamis (13/8/2026). Massa mendesak Pemerintah Provinsi Jambi membuka secara transparan persoalan pertambangan, penggunaan aset pemerintah, serta berbagai persoalan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.
GRIB JAYA Provinsi Jambi mengecam kebijakan terkait izin 40 aktivitas pertambangan yang disebut tercantum dalam dokumen tuntutan massa. Mereka mendesak agar seluruh perizinan tersebut diperiksa secara terbuka, termasuk dugaan aktivitas pertambangan yang menggunakan aset Pemerintah Provinsi Jambi.
Massa juga menyampaikan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengelolaan pertambangan serta dugaan adanya setoran melalui seseorang berinisial “AY” kepada Gubernur Jambi.
GRIB JAYA Provinsi Jambi menegaskan bahwa tudingan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak sekadar menerima laporan, tetapi melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif dan transparan apabila terdapat bukti yang mendukung.
GRIB JAYA: Jangan Ada yang Kebal Hukum
GRIB JAYA Provinsi Jambi mendesak Gubernur Jambi memberikan penjelasan terbuka mengenai tata kelola pertambangan di Provinsi Jambi.
“Kami meminta transparansi. Jangan ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat dan jangan ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum,” menjadi salah satu garis besar sikap massa dalam aksi tersebut.
Selain sektor pertambangan, GRIB JAYA Provinsi Jambi juga menyoroti persoalan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, termasuk dugaan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Desak Tim Khusus Investigasi
GRIB JAYA Provinsi Jambi meminta aparat penegak hukum melakukan pemanggilan serta membentuk tim khusus investigasi untuk mengaudit dugaan persoalan yang berkaitan dengan perizinan dan aktivitas pertambangan di Provinsi Jambi.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh kegiatan pertambangan telah memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Siapkan Aksi Lanjutan
GRIB JAYA Provinsi Jambi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan respons, massa menyatakan akan menempuh aksi lanjutan.
Massa juga menyampaikan rencana melakukan penghentian atau pemblokiran terhadap aktivitas maupun proyek yang mereka nilai bermasalah. Pelaksanaan aksi lanjutan tersebut harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.
Bagi GRIB JAYA Provinsi Jambi, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Mereka menyebutnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah sekaligus upaya mendorong keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan anggaran publik.
GRIB JAYA Provinsi Jambi menegaskan: rakyat berhak tahu, pemerintah wajib transparan, dan hukum harus berlaku untuk siapa pun. (Ali)
