REPORTASE NUSANTARA, MALUT – Sebanyak 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Maluku Utara (Malut), akan di rehabilitasi pada tahun 2025 ini.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, menyatakan, dari 10 kabupaten/kota di wilayah Malut, tiga daerah belum masuk sebagai penerima manfaat, yakni Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Taliabu.
Program tersebut dijalankan melalui skema swakelola, dan baru menyasar tujuh daerah, yaitu Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kawasan Permukiman Disperkim Malut, Firmansyah Meydiawan, membenarkan bahwa tiga kabupaten tersebut belum masuk dalam daftar intervensi bantuan RTLH tahun ini.
“Untuk Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Taliabu, tahun ini belum masuk intervensi bantuan. Fokus kita masih di tujuh kabupaten/kota dulu,” jelas Firmansyah, di ruang kerjanya, di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (5/8/2025).
Dari total 700 unit rumah yang akan diperbaiki, rinciannya terdiri atas 100 unit rehabilitasi berat, 200 unit peningkatan kualitas rumah, dan 400 intervensi dapur sehat.
Verifikasi lapangan dilakukan oleh 34 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang telah disebar ke wilayah sasaran selama dua pekan terakhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Nama-nama penerima masih diverifikasi, karena belum tentu semua yang diajukan layak dapat bantuan,” ujar Firmansyah.
Ia menjelaskan bahwa jenis bantuan yang diberikan akan disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan kondisi rumah, apakah membutuhkan perbaikan berat, peningkatan kualitas, atau intervensi dapur sehat.
Dikutip dari infopublik.id, untuk saat ini, wilayah dengan jumlah penerima terbanyak berada di Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara.
Terkait kemungkinan masuknya tiga kabupaten yang belum mendapat bantuan, Firmansyah menyebut hal itu akan bergantung pada ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tahap pertama.
“Program ini akan terus berlanjut, tentu dengan mempertimbangkan hasil evaluasi di lapangan dan dukungan anggaran tahun depan,” kata dia.(*)
