29.6 C
Lombok
Sabtu, November 26, 2022
Beranda Nasional ‘SKIL’ SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERSAINGAN SEHAT DI ERA EKONOMI DIGITAL

‘SKIL’ SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERSAINGAN SEHAT DI ERA EKONOMI DIGITAL

Oleh: Ria Mawaddah (Akuntan/ Konsultan)

Revolusi teknologi digital telah membawa perubahan besar pada sistem ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia. Selama ini kita mempelajari ilmu ekonomi terbatas pada hubungan produsen konsumen, mekanisme pasar, elastisitas dan teori ekonomi lainnya. Namun sekarang Ilmu ekonomi berkembang menjadi berbagai macam nama, cabang dan proses yang semakin kompleks. Sebut saja seperti Business to Business (B2B), Business to Customer (B2C), Customer to Customer (C2C), on demand economy, e-commerce, start-up, pasar multi-sided, network effect, sharing economy dan masih banyak lagi yang pada ujungnya membawa kita pada era ekonomi digital. Era ini dapat dipahami sebagai era yang membawa seluruh aktivitas perdagangan terhubung perangkat internet. Pada “dunia baru” ini lawan-lawan bisnis tidak terlihat namun “mereka” bekerja secara real time, eksponensial dan membawa efisiensi sehingga langsung diminati masyarakat.

Era ekonomi digital menyebabkan terjadinya dominasi pasar, persaingan tidak sehat yang signifikan, meningkatnya kekuatan pasar perusahaan besar dan melambatnya dinamika bisnis UMKM. Ini merupakan tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memikirkan dan menerapkan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang tepat. Hal ini menjadi rumit, karena akan banyak hambatan dalam mencari dan menentukan perusahaan yang benar-benar telah melanggar ketentuan peraturan persaingan usaha, mengingat dengan adanya digitalisasi pelaku usaha dan pembeli bisa ditemukan dari berbagai belahan dunia. Kebijakan kontrak pun dibuat semakin rumit dan penguasaan teknologi digital yang sulit ditembus mempengaruhi aspek penilaian. Oleh karena itu KPPU harus menggunakan jurus ‘SKIL’ (Sinergi, Kreatif, Inisiatif, dan Lakukan) sebagai upaya peningkatan persaingan sehat di era ekonomi digital.

Sinergi yang harus dilakukan KPPU mencakup banyak aspek seperti sinergi K2S (KPPU to Society), K2B (KPPU to Business) dan K2G (KPPU to Government). Sinergi K2S dan K2B dapat terbentuk dengan membuat inovasi pelaporan persaingan usaha yang membuat masyarakat dan pelaku bisnis turut aktif dalam melaporkan persaingan usaha tidak sehat. Saat ini banyak dari pelaku usaha bersinergi dengan masyarakat menggunakan sistem afiliasi. Sistem ini sederhananya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran online, mempromosikan produk secara daring kemudian mendapatkan komisi jika produk tersebut terjual. Hal yang serupa juga sebenarnya bisa diterapkan KPPU dengan membuat KPPU Afiliasi. KPPU dapat membuat link khusus pengaduan dan link tersebut bisa disebarkan oleh masyarakat di media sosial yang dimiliki dengan penjelasan naratif yang disediakan KPPU. Tentunya akan ada reward bagi yang laporannya terbukti benar. Dengan sistem afiliasi berbasis masyarakat, diharapkan peran masyarakat maupun pelaku usaha dalam melaporkan persaingan usaha tidak sehat dapat meningkat dan masyarakat lebih berani melaporkan persaingan usaha tidak sehat karena kemudahan dalam melapor.

Sinergi KPPU dengan pemerintah (K2G) dapat dilakukan dengan bekerja sama untuk mengimplementasikan UU No. 5/1999 untuk mengatur tentang ekonomi digital. KPPU bersama pemerintah harus membuat aturan-aturan yang lebih ketat mengenai ekonomi digital serta bersama-sama mengkaji kembali undang-undang persaingan di era digital dan membuat formulasi kebijakan yang sesuai terutama terkait perbuatan yang dilarang dan aspek pertanggungjawaban.

Dalam jurnal Internasional yang ditulis oleh Capobianco (2017) diterangkan bahwa beberapa percaya otoritas persaingan tidak boleh campur tangan dalam industri yang bergerak cepat dan didorong oleh teknologi, karena biaya intervensi umumnya akan lebih besar daripada manfaat potensial. Oleh karena itu, KPPU harus menjadi Lembaga yang kreatif, tujuannya adalah agar otoritas persaingan mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini menjadi mudah, karena kita sudah sampai pada era internet gelombang ketiga atau internet of things. Konektifitas antar masyarakat dan Lembaga pemerintah sudah bisa dijangkau dengan jari dan jaringan. Oleh karena itu KPPU harus bisa berinovasi dengan kreatifitas di sosial media, seperti melakukan sosialisasi online yang lebih masif, membuat animasi, infografis atau story telling mengenai jenis dan tata cara pelaporan persaingan tidak sehat dan video edukatif lainnya.

Tak cukup dengan upaya preventif seperti sinergi dan kreatifitas, KPPU juga harus melakukan upaya yang regresif. Karena era ini membawa pada persaingan yang tidak sehat yang bersifat distruptif, salah satunya adalah risiko merger preemptive. Marger ini bertujuan untuk mencegah pesaing potensial mengganggu model bisnisnya dengan mengakuisisi perusahaan. Hal ini menghilangkan pesaing potensial yang paling mengancam dan memblokir rute alternatif ke pengguna akhir sebagai langkah mengilangkan persaingan di masa depan dengan memblok pesaing saat pertama “bernafas” atau killer takeover. Akibatnya, pasar digital berpotensi didominasi oleh satu perusahaan dengan posisi pasar yang sangat kuat dan hampir monopolistik.

Selain risiko tersebut, penetapan harga algoritmik yang ditetapkan di pasar digital juga dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi karena harga mudah dikendalikan. Tentu hal ini sangat sulit dideteksi oleh masyarakat atau pelaku usaha lainnya, sehingga insiatif KPPU sebagai pengawas persaingan usaha sangatlah diperlukan untuk menghapus atau mencegah distorsi persaingan di sektor ekonomi digital. Inisiatif atau penilitian inisiatif merupakan perkara yang timbul berdasarkan hasil monitoring pelaku usaha dan bukan berdasarkan laporan pengaduan. Jurus ini harus banyak dikeluarkan karena KPPU telah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap isu-isu persaingan usaha yang terjadi.

KPPU dapat menggunakan metode Structure Conduct Performance (SCP) dengan menghubungkan elemen-elemen struktur pasar digital dengan perilaku dan kinerja industri digital, sehingga pendekatan analisa ekonomi akan menjadi lebih dominan dan perkara inisiatif akan meningkat. KPPU telah membuktikan bahwa inisiatif berpengaruh terhadap perkara persaingan usaha, dibuktikan dengan sepanjang tahun 2021, KPPU telah melakukan 32 penanganan perkara inisiatif baik berupa tender maupun non-tender. Diharapkan penelitian inisiatif KPPU juga dapat menembus pertahanan persaingan antar usaha yang tidak terlihat pada bisnis digital. Untuk mewujudkan hal tersebut KPPU juga diharapkan tidak hanya memiliki SDM berlatar belakang hukum, namun juga dari ahli ekonomi dan menajemen, digital talent, ahli survey dan bahkan ahli merger untuk memperluas penelitian inisiatif.

Mengutip kata-kata Prof Kasali dalam buku Distrupstion, bahwa “tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup” sehingga setelah ketiga sifat dan sikap di atas harus ada kata kerja perintah yang membuat kinerja KPPU menjadi nyata, yaitu LAKUKAN! KPPU harus menggunakan kekuasaan eksekutifnya dengan lebih optimal terkait dengan kasus persaingan digital. KPPU juga harus memperkuat hukum persaingan usaha (HPU) atau antimonopoli yang ditujukan untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan market power.

Mengutip amanat Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin, “Selama roda dunia usaha masih bergerak, selama itu pula tugas KPPU harus ditunaikan.” Hal ini menjadi penting, karena dunia usaha pasti ada persaingan dan itu merupakan syarat mutlak atau imperatif bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Bayangkan jika tidak ada persaingan usaha, maka masyarakat tidak memiliki pilihan dan pasar menjadi monopolistik. Pasar dengan persaingan usaha pun masih perlu diawasi karena berisiko terjadinya persaingan tidak sehat yang menyebabkan pasar agresif. Untuk itulah KPPU hadir menciptakan harmoni, menciptakan persaingan yang sehat, megawasi, menegakkan hukum persaingan usaha dan menyakinkan masyarakat bahwa ekonomi digital bukan untuk ditakuti namun untuk dihadapi. Oleh sebab itu KPPU tidak hanya harus mengeluarkan jurus SKIL namun juga harus benar-benar memiliki skill (kemampuan) untuk meningkatkan persaingan sehat sehingga pelaku usaha dapat bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

SnapDate Evaluación en 2019

¿Está buscando adulto sitios de citas que lo hará sus preferencias? Entonces es esto por qué estás durante aquello SnapDate análisis? Bueno,...

Estilo antiguo Citasâ „¢: Popular Citas con Principios de estilo antiguo

La pequeña tipo: cuando Dennie Smith observó ella no aprobar anuncios de contactos en Montilla este romántico amantes su hija, Laurel,...

If She Cheats, You Have Let Her Go?

If She Cheats, In The Event You Absolutely Allow Her To Go? The Question The AnswerHi CC, No. Never get their back.  I am aware this is hard...

eHarmony visibility Questions: 17 Examples & suggestions for Answering

Not too long ago, eHarmony revealed that new members would not need respond to every concern on the webpage's exclusive survey throughout the signup...

Recent Comments