29.6 C
Lombok
Sabtu, November 26, 2022
Beranda BERITA Menilik Kembali Dugaan Korupsi 34 Miliar Melibatkan Pejabat Dikbud NTB

Menilik Kembali Dugaan Korupsi 34 Miliar Melibatkan Pejabat Dikbud NTB

Daearah- Catatan hitam proyek pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat marak terjadi. Hal tersebut mencuat ke publik dengan adanya indikasi korupsi selama kurun waktu tiga tahun pada proyek pengadaan alat kesenian marching band 2017, pembuatan 11 unit kapal Nautika praktik (fiberglass), dan dana bos afirmasi kinerja (pembelian tablet) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dugaan tersebut semakin kuat karena pada tahun 2021 Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) pernah dalam aksinya mempertanyakan kejelasan kepada para penegak hukum di Kejati NTB. Massa menuntut agar semua pejabat yang terlibat, termasuk Kadis Dikbud NTB yang sekarang dipanggil. Karena realisasi proyek tersebut, pada masa jabatannya.

Massa dari APPM-NTB menduga terjadi korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja (pembelian tablet) tahun 2019 – 2020.

Indikasi korupsinya pada penentuan salah satu merk barang dan penunjukan pemenang tender pada satu perusahaan dan pengusaha tertentu.” ungkap Fadhil dalam keterangan persnya setelah memberi laporan ke Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram (21/09/2021)

Dalam aksi massa tersebut mereka menyebut beberapa oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ (Kabid SMA) dan inisial IRW oknum PPK PKLK serta AF sebagai kadis Dikbud NTB.

Dugaan proyek tersebut, dianggap merugikan negara dalam beberapa bidang di setiap SMA dan SMK sekitar kurang lebih 34 M, Indikasi dugaan korupsi tersebut, melanggar Peraturan Menteri Mendikbud yang diatur bahwa pembelanjaan dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah yang dibentuk oleh panitia bos sekolah masing-masing. Tetapi, justru memanfaatkan fasilitas SILPA yang ada untuk mengorek anggaran yang tersedia lainnya.

Hal itu diperkuat juga, dugaan modusnya, oknum pejabat tidak perbolehkan Kepala Sekolah dan bendahara dana BOS yang memiliki akses untuk melakukan pembelanjaan secara online, tetapi oknum pejabat justru koordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian secara satu pintu.

Menurut Fadhil, “tugas dari Dikbud dalam Peraturan Menteri tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbud untuk melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan dana bos afirmasi dan kinerja. Bukan untuk menggiring kepala sekolah dan bendahara dana bos untuk membeli barang yang ditentukan oleh oknum pejabat di Dikbut NTB.” ungkap Fadhil dikutip dari media lokal saat diwawancarai ketika aksi sedang berlangsung depan Kejati NTB.

Selain kasus diatas, APPM – NTB juga melaporkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesenian Marching Band tahun 2017. Untuk diketahui anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 senilai Rp. 2,7 Miliar. Proyek tersebut, belanja modalnya senilai Rp. 1,7 Miliar yang diperuntukan pada lima sekolah SMA dan SMK Negeri. Kemudian, sejumlah dana Rp. 1,06 M bagi empat sekolah swasta, Lanjut Fadhil.

“Proyek tersebut, diduga dikorupsi dengan modus markup harga barang sehingga diyakini terdapat kerugian negara sebesar Rp. 702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB. Pasalnya, BPKP juga sudah bilang ada pelanggaran dan diduga maladministrasi sehingga menimbulkan dugaan anggaran dipotong yang masuk kantong pribadi untuk oknum tersebut,”Sambungnya.

Koordinator Aksi Massa APPM NTB juga melaporkan kasus proyek Pembuatan Kapal di Dikbud NTB tahun 2018. Proyek pembuatan kapal senilai kurang lebih Rp. 24 Miliar Rupiah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terindikasi juga, tidak sesuai spesifikasi.

Fadhil sendiri secara tegas mengatakan bahwa “proyek pengadaan 11 unit kapal Nautika dengan bahan fiberglass itu dikerjakan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Proyek tersebut alat praktek untuk sekolah SMK Nautika sebagai kapal penangkap ikan (kapal latih). Anggaran proyek bersumber dari APBD senilai pagu Rp. 24.585.000.000 miliar yang ditemukan ada indikasi korupsi.” Kata Fadhil

Memang dari informasi yang dihimpun bahwa pengerjaan pembangunan 11 unit kapal Nautika (Kapal Latih) untuk sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dikbud NTB tersebut, berlangsung di galangan kapal di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Berdasarkan dokumen lelang pengadaan proyek tersebut, metode e-Lelang umum, dengan nilai HPS paket Rp. 24.575.184.700. Dari sejumlah 11 unit kapal tersebut, diperuntukan bagi SMKN 1 Seteluk Kab. Sumbawa Barat, SMKN 1 dan 4 Kab. Bima, SMKN 4 Kota Bima, SMKN 2 Manggalewa, SMKN 1 Kilo, SMKN 1 Kempo Kab. Dompu, SMKN 1 Sekotong – Lombok Barat, SMKN 1 Lopok dan SMKN 1 Plampang Sumbawa Besar dan SMKN 1 Kayangan Lombok Utara.

Sementara itu, Juru bicara Kejati NTB , Dedi Irawan, SH, MH, setelah bertemu masa APPM-NTB di kantor Kejati NTB pada saat itu mengungkapkan, pada kasus alat kesenian marching band, belum ada petunjuk berkas yang dipenuhi oleh polda NTB.

“Kami sudah koordinasi agar dilengkapi segera sehingga bisa dilanjutkan kasusnya. Sedangkan untuk pengadaan 11 unit kapal praktik fiberglas, kami sudah lakukan pendampingan, penyelidikan sampai turun ke Makasar karena galangannya bersala dari sana. Kami juga, sudah menegur pihak penyelenggara Dikbud NTB dan memang ada keterlambatan waktu pembuatan kapal sehingga berdampak pada potensi lainnya. Nanti kita lihat ya. Tetapi terkait dengan spesifikasi kapal, kami akan menerima aduan dari APPM-NTB.” tutupnya.

Fadhil koordinator APPM-NTB meminta penegak hukum agar segera mengevaluasi kinerja dan merestrukturisasi oknum pejabat Dikbud NTB di tiga tahun masa tersebut (Indikasi KKN dari 2017 hingga 2020), termasuk Kadis Dikbud NTB sekarang untuk segera diganti, guna menghindari institusi yang menaungi pendidikan di NTB dari kegiatan kriminalisasi anggaran negara.” Serunya

Fadhil beserta massa aksi lainnya, meminta berkas tersangka pada dugaan korupsi alat kesenian marching band yang sedang bolak-balik di Kejaksaan dan Polda agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena sudah memiliki alat bukti yang cukup atas kerugian negara kurang lebih Rp. 702 Juta. Aparat penegak hukum segera tangkap, adili, dan penjarakan oknum terduga korupsi di Dikbud NTB.” Sergah Fadil.

Kami juga telah melaporkan ketiga dugaan kasus tersebut, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.” Tutup Fadhil

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

SnapDate Evaluación en 2019

¿Está buscando adulto sitios de citas que lo hará sus preferencias? Entonces es esto por qué estás durante aquello SnapDate análisis? Bueno,...

Estilo antiguo Citasâ „¢: Popular Citas con Principios de estilo antiguo

La pequeña tipo: cuando Dennie Smith observó ella no aprobar anuncios de contactos en Montilla este romántico amantes su hija, Laurel,...

If She Cheats, You Have Let Her Go?

If She Cheats, In The Event You Absolutely Allow Her To Go? The Question The AnswerHi CC, No. Never get their back.  I am aware this is hard...

eHarmony visibility Questions: 17 Examples & suggestions for Answering

Not too long ago, eHarmony revealed that new members would not need respond to every concern on the webpage's exclusive survey throughout the signup...

Recent Comments